Permintaan Lembaga-lembaga Hukum untuk Mengecam Kebijakan China terhadap Muslim
Menurut laporan IQNA dilansir dari Anadolu, Human Rights Watch, Amnesty International dan Uni Internasional untuk Hak Asasi Manusia, pada Selasa (17/9) dengan mengirim surat bersama kepada Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres menyerukan kecaman publik atas penangkapan massal lebih dari satu juta Muslim Uighur oleh otoritas China.
Dalam surat tersebut, tiga organisasi hak asasi manusia meminta Sekretaris Jenderal PBB agar menggunakan kekuatannya untuk mencegah tindakan kekerasan oleh otoritas China dan untuk menutup pusat penahanan Xinjiang serta menyerukan diakhirinya tekanan tersebut.
Dalam surat itu diisyaratkan bahwa cara terbaik untuk mencegah tindakan pemerintah China terhadap Muslim Uighur adalah dengan menggunakan cara diplomatik, tetapi pemerintah China belum menanggapinya.
Organisasi-organisasi itu juga meminta pemerintah China untuk tidak menghalangi Michelle Bachelet, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia dan para ahli PBB untuk memasuki wilayah Xinjiang dan mengizinkan mereka mengunjungi kamp-kamp Uighur di daerah itu.
Sejak 1949, China telah mendominasi provinsi Turkestan Timur, rumah bagi minoritas Muslim Uighur, menamai kawasan ini dengan Xinjiang yang berarti "perbatasan baru".
Sejak 2009, wilayah tersebut telah menyaksikan aksi kekerasan dan berdarah dan menurut statistik resmi, sekitar 200 penduduknya telah terbunuh.
Sejak saat itu, Beijing telah mengerahkan pasukan di wilayah Xinjiang dan di kota Urumqi, Kashgar, Khitan dan Turpan, terutama setelah meningkatnya ketegangan antara etnis China dan Uighur.
